Catatan Kegiatan IGF / WSIS

(jika ada catatan / notulensi / dokumentasi / laporan terkait rapat atau kegiatan Indonesia pada IGF / WSIS – PBB yang ingin dimasukkan / ditambahkan dalam halaman ini, silakan kirimkan via email admin [at] igf.id)

  • 26 – 28 Juni 2024, IGF MAG Meeting – Jenewa*
    • Agenda Umum: https://intgovforum.org/en/content/igf-2024-second-open-consultations-and-mag-meeting
      • 28 Juni 2024 (pagi), catatan kunci: Membahas sejumlah proposal dan sesi u/ IGF 2024 – Riyahd, semisal tentang a). Internet shutdow semakin kerap digunakan untuk meredam suara kritis, semisal jelang pemilu, b). ketertarikan publik tentang teknologi AI yang diharapkan menjadi solusi menangani krisis iklim, dan c). refleksi atas kesenjangan akses digital yang masih menguak, khususnya bagi wilayah / rural
      • 28 Juni 2024 (siang), catatan kunci: Membahas tentang intersessional and coalition, diantaranya tentang a). bagaimana memastikan bahwa kegiatan IGF 2024 tetap bermakna dalam konteks multistakeholder, b). Youth IGF membahas proposal Mentorship Program untuk menguatkan kapasitas anak muda tentang tata kelola Internet, c). upaya memastikan bahwa perlu penguatan diskursus yang mendukung tata kelola Internet berjalan secara inklusif dan tidak menghasilkan Internet yang terfragmentasi.
      • 27 Juni 2024 (pagi), catatan kunci: Pembahasan proposal workshop IGF 2024 yang masuk ke sekretariat IGF. Beberapa isu menarik: multistakeholder vs multilateral, menguatnya isu tentang tata kelola AI, dan tantangan geopolitik yang bisa berdampak pada Internet shutdown di negara / kawasan tertentu.
      • 27 Juni 2024 (siang), catatan kunci: Memahami dan menilai kompleksitas pengembangan dan dampak Internet sangatlah penting agar dapat secara efektif memberikan kontribusi optimal pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). UNESCO menekankan potensi internet untuk mengembangkan masyarakat pengetahuan berdasarkan kebebasan berekspresi, akses universal ke informasi dan pengetahuan, penghormatan terhadap keragaman budaya, serta pendidikan berkualitas. UNESCO lantas menetapkan 4 (empat) prinsip yang berfungsi sebagai pilar-pilar utama pendukung pertumbuhan dan evolusi Internet. Empat prinsip yang diidentifikasi sebagai Internet Universality Indicator ini dirangkum sebagai R-O-A-M. R (Rights): internet didasarkan pada HAM, O (Open): internet harus terbuka, A (Accessible): internet harus dapat diakses semua orang, dan M (Multistakeholder): internet harus dikelola secara partisipatif oleh pemangku kepentingan majemuk. Untuk informasi lebih lanjut bisa dipelajari di https://www.unesco.org/en/internet-universality-indicators
      • 26 Juni 2024 (pagi), catatan kunci: Internet Governance Forum (IGF) adalah salah satu inisiatif dan kegiatan utama yang merupakan mandat dari WSIS. IGF telah beberapa kali ditinjau dan diperpanjang mandatnya yaitu pada tahun 2010 untuk lima tahun berikutnya (2011-2015) dan tahun 2015 untuk sepuluh tahun berikutnya (2016-2025) melalui konsultasi WSIS+10. Maka pada 2025 nanti, melalui proses WSIS+20, IGF akan ditinjau dan kemudian akan dipertimbangkan oleh Majelis Umum PBB terkait perpanjangan mandatnya kembali. Konsultasi WSIS+20 ini akan diumumkan dalam koridor Global Digital Compact, yang akan diadopsi pada KTT / Summit of The Future 2024.
      • 26 Juni 2024 (siang), catatan kunci: Dua (2) pokja di dalam rumpun Dynamic Coalition yaitu pokja Core Internet Values dan pokja Sustainability of Journalism and News Media dan satu (1) pokja dalam rumpun Policy Networks yaitu Policy Network on Artificial Intelligence (AI) dalam IGF, melakukan kolaborasi dan telaah secara khusus tentang tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Pokja Core Internet Values menelaah tentang bagaimana struktur tata kelola internet tradisional dapat menginformasikan tata kelola AI. Ini mempertanyakan apakah nilai -nilai inti khusus untuk AI dan bagaimana ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka tata kelola yang lebih luas. Pokja ini bekerja menuju sesi di IGF mendatang untuk membahas tema -tema ini dan berkolaborasi dengan jaringan kebijakan di AI. Adapun Pokja Sustainability of Journalism and News Media fokus mengkaji kaitan AI dengan keberlanjutan media kepentingan publik. Bagaimana AI dan kebijakan digital dapat membuat model pendapatan baru dan meningkatkan pengembangan media, salah satu kajiannya. Pokja ini sedang mempersiapkan laporan tahunan yang mencakup hasil survei tentang penggunaan AI bagi jurnalis serta wawasan tentang efek AI pada kebebasan media selama pemilihan di Asia. Laporan ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi tentang tata kelola AI dan implikasinya terhadap kebebasan media dan pengembangan kebijakan etika. Kemudian Pokja Policy Network on Artificial Intelligence (AI) menyediakan platform terbuka untuk keterlibatan multistakeholder, dengan fokus pada AI dan tata kelola data, terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara yang menggunakan alfabet non-Latin. Pekerjaan awal pokja ini mencakup interoperabilitas tata kelola AI global, interseksionalitas antara AI dengan gender dan ras, serta AI dan dampaknya pada lingkungan. Kini pokja AI ini tengah berkonsentrasi pada empat bidang: keberlanjutan lingkungan dalam rantai nilai AI, interoperabilitas tata kelola, tantangan AI pada dunia kerja, dan mekanisme pertanggungjawaban untuk akuntabilitas AI. Kelompok ini mengumpulkan praktik terbaik dan mendorong diskusi komunitas untuk berkontribusi pada dialog kebijakan AI global. Ketiga pokja IGF ini terus memperkuat kerja kolaboratif untuk memahami dan merumuskan berbagai aspek terkait tata kelola AI, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan etis dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di era digital. Bagaimana masalah internet diintegrasikan dalam kebijakan publik memengaruhi hal -hal seperti kesetaraan, inklusivitas, media dan jurnalisme, keragaman budaya, pendidikan berkualitas untuk semua, dan perlindungan hak asasi manusia. Dampak ini semua relevan dengan mandat UNESCO, dan mereka adalah bagian dari lingkungan Internet yang kompleks yang dapat dieksplorasi dan ditingkatkan secara menguntungkan melalui prisma universalitas internet.
      • Diskusi ringan dengan Tatevik Grigoryan (Associate Programme Specialist UNESCO) tentang Internet Universality, dengan Junko Kawauchi (IGF MAG Member dari CFIEC Jepang) tentang model tata kelola Internet di Jepang, dengan Anriette Esterhuysen (APC) tentang pengembangan teknologi Internet berbasis komunitas di Indonesia yang dikerjakan oleh Common Room, dan Anja Gengo (IGF UN Secretariat) tentang kemungkinan Indonesia kembali menjadi host IGF di 2026 dan kemungkinan melaksanakan National ID-IGF di 2024.
      • Pembiaya perjalanan: UN
Rapat MAG IGF – UN, 26 – 28 Juni 2024. (Foto: donnybu)

*) dilaporkan oleh Donny B.U, Perwakilan Indonesia sebagai Former Host Country (IGF 2013 – Bali) untuk Rapat Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF – UN Meeting. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id

–

Podcast: Dampak AI dan Dilema Masa Depan (Live from Jenewa)

*) dilaporkan oleh Donny B.U. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id

–

Suara Indonesia di Internet Governance Forum 2023 – Kyoto

*) dilaporkan oleh Donny B.U. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id

–

  • 6-8 Juli 2021, Jenewa*
    • Mengikuti rapat dengan agenda IGF 2022 Second Open Consultations and MAG Meeting
    • Menyampaikan masukan dari MAG ID-IGF sebagai berikut: I am here representing the Indonesian MCIT as well as the Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF). Please allow me to deliver notes from my colleagues in Indonesia, who are very happy and passionate about the development of IGF globally, especially the National and Regional IGF (NRI). We from ID-IGF believe that for the National and Regional IGFs to develop, apart from requiring action from local/regional stakeholders, they also need continuous support from the IGF Global authorities. This support includes, among others, resources to ensure a meaningful and sustainable process of peer learning between NRIs occurs. Another form of support that is also needed is the continuous effort to convince the local/regional NRI multistakeholder about the role and position of the IGF as an important medium in finding solutions and mutual agreements to face the challenges and dynamics of Internet governance. This effort is, for example, possible by having an official onsite bilateral meeting between the Global IGF authority or well-known experts with stakeholders countries or key regions to deliver the IGF spirit and key message, especially to the respective government and parliament members. This could be a significant effort between the two annual global IGF events. Meanwhile, ID-IGF, assisted by Chengetai and Anja, recently successfully initiated the South East Asia IGF (SEAIGF), which was conducted in a hybrid manner in Bali in September 2021. We hope this can be a good example for our NRI friends to carry out similar initiatives. Nevertheless, we have not yet received any commitments from neighbours to carry on the initiative as the next host country. Perhaps because they still have to deal with the COVID-19 pandemic, or maybe a stronger and more persistent effort is still needed to increase the sense of the importance of the dialogues in the region. However, as for Youth ID-IGF, we are strengthening our involvement in regional discussions, especially in preparing for the IGF Youth Track. It is a series of workshops on several regional agendas and the preparation of the Asia Pacific Youth IGF in Singapore. Regarding the regional Internet governance activities, several Indonesian multi-stakeholders warmly welcome the next Asia Pacific regional IGF in mid-September 2022. Based on our knowledge, some stakeholders in Indonesia, such as CSO Common Room and ICT Watch, have submitted proposals and optimistically will attend onsite. It is hoped that ID-IGF and other relevant NRI stakeholders can conduct bilateral and multilateral dialogues during the event to exchange ideas and share experiences to strengthen collaborative activities.

    • Beberapa keypoint rapat hari 1: Perlunya keterlibatan government and parliament dalam dialog tata kelola Internet, sehingga secara “politik” IGF bisa mendapat porsi perhatian yang lebih baik. Kemudian perlu adanya pengukuran atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh IGF, sehingga bisa memantau progres dan dampaknya.

      Dibahas pula tentang bagaimana memastikan kegiatan IGF yang bersifat hybrid (onsite dan online) bisa tetap memberikan engagement yang bermakna. Dinamika tentang Global Digital Compact menjadi sorotan khusus dan disampaikan berulang oleh sejumlah peserta rapat. Perwakilan dari UNESCO menyampaikan bahwa pihaknya segera mengimplementasikan mekanisme asesmen terkait ethical framework untuk artificial intelligence (AI). Perwakilan United Nations Institute for Disarmament Research menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakuan peningkatan kapasitas organisasi regional guna antisipasi potensi insiden siber yang dapat memicu krisis atau ketegangan politik, dengan mencoba memahami perangkat kebijakan seperti apa yang ada di tingkat regional untuk dapat menangani insiden siber transnasional.
    • Beberapa keypoint rapat hari 2: Dilakukan pembahasan oleh IGF MAG Member untuk memilah dan memilih dari 246 proposal workshop, untuk kemudian terpilih masuk sebagai agenda workshop dalam IGF 2022 di Eithopia. Sub tema workshop: Connecting All People and Safeguarding Human Rights, Avoiding Internet Fragmentation, Governing Data and Protecting Privacy, Enabling Safety, Security and Accountability, dan Addressing Advanced Technologies, including AI. Pre-evaluation Statistic bisa dilihat. Selain itu juga dilakukan diskusi informal dengan Amrita Choudhury, Program Committee Member APrIGF, tentang ajakan kepada multistakeholder Indonesia dan sekilas update tentang APrIGF 2022 di Singapura. Disampaikan bahwa setidaknya dua CSO Indonesia, CommonRoom dan ICT Watch telah mengajukan proposal workshop. Diskusi kemudian dengan dengan Meelis Tigimae, Counsellor Cyber Diplomacy Department, Kemenlu Estonia. Estonia adalah salah satu negara yang keamanan sibernya paling paten, mengungguli sebagian besar negara-negara di dunia dalam Global Security Index. Disampaikan tentang pentingnya sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan terkait keamanan digital, mengacu pada eskalasi situasi keamanan dan politik global. Kemudian diskusi dengan Anja Gengo, Associate Programme Expert / National and Regional IGF Initiatives, Global IGF. Diskusi tentang penguatan NRI secara umum, dan khususnya update kondisi Indonesia. Disarankan untuk terus memperkuat peran anak muda dalam proses-proses dialog tata kelola Internet. Bisa dimulai dengan sebagai notulen atau pelapor jika ada workshop-workshop, kemudian secara gradual menjalankan fungsi-fungsi yang lebih krusial.
    • Beberapa keypoint rapat hari 3: Telah disepakati oleh IGF MAG Member sejumlah proposal workshop yang akan masuk sebagai agenda workshop dalam IGF 2022 di Eithopia. Diskusi dilanjutkan dengan membahas main sessions, parliamentary track, high-level leaders track, youth track dan newcomers track. Beberapa catatan dari floor yang dapat dihighlight: concern minimnya (atau tidaknya) topik terkait online harrasment. Padahal 73% jurnalis wanita dilecehkan secara online, dan 20% di antaranya benar-benar dilecehkan di kehidupan nyata. Topik lain yang dianggap belum terakomodir, padahal penting, adalah tentang responsible leadership. Ini adalah topik tentang bagaimana kita, khususnya anak-anak, memahami bahwa mereka memiliki kekuatan di ujung jari mereka ketika menggunakan teknologi digital. Membangun, atau menghancurkan dunia, benar-benar hal yg terkait dengan pemahaman tentang membentuk masa depan. Kemudian juga topik terkait gender debat / discussions tidak terwakili secara baik dalam proposal yang ada. Lalu secara informal, berdiskusi dengan Marielza Oliveira, Director for Partnership and Operational Programme Monitoring, UNESCO. Diskusi terkait dengan pentingnya mulai membahas sisi lain dari AI, khususnya dari debat tentang etika dan dampaknya pada penerapan hukum. Sumber daya pengetahuan tentang debat etika dan hukum terkait AI sudah tersedia di https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics. Juga dimungkinkan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut jika ingin melokal-bahasakan konten tersebut. Diskusi informal juga dilakukan dengan Jutta Juliane Meier, Founder/ CEO Identity Valley, terkait tentang pentingnya memberikan pemahaman tentang digital responsibility kepada stakeholder lain, semisal di bidang pangan, kesehatan, transportasi  dan industri lain yang berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun digital responsibilty yang dimaksud adalah 7 poin: digital literacy, cybersecurity, privacy, data fairness, trusworthy algoritms, transparancy dan human agency & identity.
    • Pembiaya perjalanan: UN

*) dilaporkan oleh Donny B.U, Perwakilan Indonesia untuk Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF – UN Meeting. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id

–

  • 25- 29 November 2019, Berlin* (silakan diklik, artikel ditulis oleh Donny B.U)

*) dilaporkan oleh Donny B.U, Perwakilan Indonesia untuk Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF – UN Meeting. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id

–

  • Juni 2019, Berlin* (silakan diklik, link artikel ditulis oleh Donny B.U)

*) dilaporkan oleh Donny B.U, Perwakilan Indonesia untuk Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF – UN Meeting. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id

–

*) dilaporkan oleh Donny B.U, Perwakilan Indonesia untuk Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF – UN Meeting. Dapat dihubungi via email dbu [at] donnybu.id