Contact Us

Please contact our e-mail: info[at]igf.id

Susunan Anggota Multistakeholder Advisory Group (MAG), Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) masa bakti mulai per 2016 adalah sebagai berikut (urut abjad):

Academia*:

  1. Ashwin Sasongko Sastrosubroto (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
  2. Mudjiono (Universitas Budi Luhur)
  3. Sinta Dewi Rosadi (Universitas Padjajaran)
  4. Teddy Mantoro (Universitas Sampoerna)
  5. Yudho Giri Sucahyo (Universitas Indonesia)

Business Sector*:

  1. Aulia Marinto (Indonesia e-Commerce Association)
  2. Hendarwin Saputra (Masyarakat Telematika)
  3. Henri K. Soemartono (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
  4. Merza Fachys (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia)
  5. -tba-

Civil Society Organization*:

  1. Arfi Bambani (Aliansi Jurnalis Independen)
  2. Asep Komarudin (Lembaga Bantuan Hukum Pers)
  3. Dhyta Caturani (Purple Code)
  4. Harkrisyati Kamil (Komunitas Pustakawan)
  5. Yossy Suparyo (Gerakan Desa Membangun)

Government*:

  1. Ananto Kusuma Seta (Kementerian Pendidikan dan Kebudayan
  2. Arko Hananto Budiadi (Kementerian Luar Negeri) – CHAIR
  3. Gati Gayatri (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
  4. Hammam Riza (Badan Pengakjian dan Penerapan Teknologi)
  5. MariamĀ  F. Barata (Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Technical Community*:

  1. Andi Budimansyah (Pengelola Nama Domain Indonesia)
  2. Benyamin Naibaho (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
  3. Garin Ganis (Internet Society – Indonesia)
  4. Irwin Day (Federasi Teknologi Informasi Indonesia)
  5. Jamalul Izza (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

*) Catatan: Anggota MAG ID-IGF adalah mereka yang diusulkan dan disepakati mewakili suara pengampu kepentingan (stakeholder-nya) secara profesional dan proporsional, tidak terbatas hanya pada kepentingan institusi tempatnya bekerja. Setiap anggota MAG ID-IGF bekerja secara sukarela dalam membangun tata kelola Internet Indonesia berdasarkan kompetensi masing-masing dengan rentang masa bakti yang dibatasi. Adapun penyebutan nama institusi di belakang nama individu/pribadi yang bersangkutan, hanya bertujuan untuk mempermudah identifikasi dan proses administrasi saja.

Comments are closed.